Sidang Kode Etik Polri: Apa yang Harus Anda Ketahui?

Sidang Kode Etik Polri – Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, seperti halnya profesi lain, anggota Polri juga harus tunduk pada aturan moral dan etika yang ketat. Ketika ada pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri, maka dilakukan sidang Kode Etik.

Landasan Hukum Sidang Kode Etik

Tata cara sidang Kode Etik Polri telah diatur dalam Peraturan Kepolisian NRI (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini adalah proses hukum yang bertujuan untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri.

KEPP, atau Komisi Kode Etik Profesi Polri, adalah sebuah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan KEPP. KEPP sendiri merujuk pada norma atau aturan moral, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari.

Mengapa Sidang Kode Etik Dilakukan?

Sidang ini dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap ketentuan kode etik. Pelanggaran yang dapat menjadi dasar sidang ini meliputi pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Sidang ini adalah instrumen penting dalam menjaga disiplin dan moralitas anggota Polri. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Sanksi dalam Sidang Kode Etik

Adapun sanksi yang dapat diberikan dalam sidang Kode Etik termasuk, namun tidak terbatas pada, teguran, peringatan, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, dan pemecatan. Sanksi yang diberikan bergantung pada tingkat seriusnya pelanggaran kode etik dan berdasarkan pertimbangan panel sidang.

Transparansi dan Kepercayaan Publik

Sidang ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di dalam institusi Polri. Ini juga merupakan langkah penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai penegak hukum. Dengan memiliki mekanisme penegakan kode etik yang jelas dan berfungsi, Polri dapat memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik akan ditindak dengan tegas dan adil.

Kesimpulan

Sidang Kode Etik adalah bagian integral dari mekanisme penegakan kode etik profesi Polri. Sidang ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Polri menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Ini adalah langkah penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top